KONSOLNAS dengan tema : Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024

Jakarta, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong hadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema : Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta , Sabtu (17/12/2022).

Kegiatan dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. Dia menekankan empat hal agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Pertama kata dia, memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkina terjadinya pelanggaran.

"(Bawaslu) pusat memetakan, Bawaslu provinsi memetakan, Bawaslu kabupaten kota memetakan, Bawaslu kecamatan memetakan, semuanya akan memudahkan. Perhatikan satu per-satu jangan ada yang terlewat," pesannya.

Dia juga menekankan agar Bawaslu melakukan perencanaan yang matang dan melakukan antisipasi. Kedua, kata dia, fokus pada upaya pencegahan dan jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.

"(Bawaslu) tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," tegasnya.

Ketiga, kata Jokowi, bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum. "(Bawaslu harus mampu) merespon pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu, pegang teguh integritas, lakukan secara adil, dan tidak memihak," tuturnya.

Keempat, ujar dia, libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik. "Literasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, berkualitas. Terlebih, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu," ungkapnya.

Lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Alasannya, kata dia, setiap pemilu DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan.

Mantan gubernur DKI itu menegaskan agar Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada dari pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif terkait DPT tersebut. Pasalnya, DPT sangat memengaruhi kepercayaan masyakarat terhadap penyelenggara pemilu dan akan menghasilkan legitimasi yang kuat.

"Nanti,  Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena, urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun dan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kita," tegasnya.

Jokowi yakin dengan pengalaman yang dimiliki penyelenggara pemilu akan membuat pemilu semakin berkualitas. "Hati-hati mengenai ini (daftar pemilih) dan mungkin yang erberat karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Juga, rentang pemilihan yang luas dan kondisi geografis yang sangat beragam," tuturnya.

"Tapi, saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki. Saya merasa kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk persiapkan pemilu ke depan jauh lebih dan berkualitas," lanjutnya.

Untuk itu, kata dia, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu dan seluruh prosesnya harus diawasi dengan cermat dan ditangani dengan hati-hati. "Hal itu untuk wujudkan sekali pemilu yang berkualitas," tegasnya.

Sebagai informasi Konsolnas Bawaslu tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Anggota dan Ketua KPU, serta Anggota dan Ketua DKPP.

Ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. Juga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.