Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Pengawasan Pemilu Inklusif, Bawaslu Rejang Lebong Bangun Sinergi dengan Komunitas Disabilitas

Perkuat Pengawasan Pemilu Inklusif, Bawaslu Rejang Lebong Bangun Sinergi dengan Komunitas Disabilitas

Rejang Lebong, 16 November 2026 – Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengawasan Kepemiluan kepada Kelompok Disabilitas Tahun 2026 yang bertempat di Media Centre Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Muhammad Al Abrar, S.H.I., selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat serta Humas. Kegiatan tersebut turut melibatkan empat orang peserta dari kelompok penyandang disabilitas, dengan Merliyanto Agumay, S.P. sebagai ketua kegiatan, serta Ahmad Ali, S.Pd.I., S.P. sebagai pengarah.

Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, kendala di lapangan, serta menghimpun masukan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan keterlibatan kelompok penyandang disabilitas pada pengawasan pemilu. Hal ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam memastikan terpenuhinya hak politik seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam diskusi, sejumlah persoalan menjadi perhatian, khususnya terkait keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, seperti kondisi tempat pemungutan suara (TPS) yang belum sepenuhnya ramah disabilitas serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pemilih berkebutuhan khusus. Selain itu, tantangan berupa disinformasi mengenai hak pilih dan praktik politik uang di ruang digital juga menjadi perhatian bersama.

Salah satu pembahasan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aksesibilitas TPS sejak tahap persiapan. Bawaslu melalui jajaran pengawas diharapkan dapat memastikan tersedianya fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses jalan yang mudah dilalui pengguna kursi roda, meja bilik yang sesuai, serta kemudahan pelayanan bagi pemilih yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Selain memastikan akses terhadap hak pilih, kelompok penyandang disabilitas juga didorong untuk mengambil peran aktif sebagai pengawas partisipatif. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan fasilitas TPS, pengecekan data pemilih di lingkungan komunitas, hingga melaporkan apabila ditemukan kendala atau dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilu.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas pentingnya membangun kemitraan antara Bawaslu dengan organisasi dan komunitas penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU), serta mendorong kebijakan afirmatif agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat sebagai pengawas pemilu maupun pengawas partisipatif.

Sebagai bentuk optimalisasi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong juga mendorong pemanfaatan Posko Kawal Hak Pilih dan kanal pengawasan digital sebagai sarana pengaduan apabila ditemukan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, kesalahan pencatatan kategori disabilitas, maupun fasilitas pemungutan suara yang belum aksesibel.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada setiap tahapan pemilu. Sinergi antara Bawaslu dan kelompok disabilitas diharapkan mampu mewujudkan pengawasan pemilu yang inklusif, partisipatif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk turut menjaga demokrasi.

Poto