RAPAT EVALUASI PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHAPAN PEMILU 2024

Ungasan Bali, 28-30 Desember 2022 Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Novfry Iranas, SE menghadiri Rapat Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahapan Pemilu 2024 Tahun Anggaran 2022, dalam laporanya Asmin Safari Lubis (Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu) mengatakan Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melakukan evaluasi, apa yang dicapai oleh divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, termasuk didalamnya evaluasi mengenai biro fasilitasi pengawasan pemilu. Hal ini penting dan perlu kita lakukan dalam rangka untuk menyiapkan lebih maksimal di tahun yang akan datang.

Selain itu, kita juga akan sampaikan hal-hal yang akan kita laksanakan pada program tahun 2023. Termasuk perihal alat-alat kerja pengawasan Bawaslu dapat tersampaikan secara jelas kepada kab/kota.
Pentingnya penguatan pada bagian biro pengawasan yang sekaligus sebagai PIC pengawasan tahapan DPT, Dapil, dan pencalonan perseorangan DPD, jumlah peserta yang hadir dalam acara ini terdapat 435 orang,

Kemudian Dr. La Bayoni Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI mengatakan : Kita ketahui bahwa evaluasi akhir tahun merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Saya ingat betul, saat kita banyak melakukan evaluasi dan melaksanakan komitmen yang sama, sehingga langkah tindak lanjut harus dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Saya ingatkan kembali kepada seluruh jajaran, lakukan langkah identifikasi secara baik, mulai dari evaluasi awal hingga akhir sehingga dapat kita jadikan menjadi informasi akurat untuk penyusunan kebijakan lebih lanjut berikutnya.kita sadari bahwa banyak hal yang menjadi permasalahan dan keluhan dari ketua/anggota Bawaslu kab/kota berkaitan dengan belum optimalnya fasilitasi sekretariat selama ini. Perlu kami sampaikan bahwa, perlu kita identifikasi terlebih dahulu semua permasalahan yang dilakukan secara berjenjang. Untuk Bawaslu kab/kota dapat disampaikan kepada provinsi, kemudian provinsi akan ditindaklanjuti serta dibahas di tingkat RI. Semoga semua permasalahan dapat terjawab sesuai harapan kita bersama. Jika di izinkan pak ketua, kami ingin menyerahkan semua fasilitasi diawal tahun, sehingga diperlukan duduk secara serempak mendengar arahan dan identifikasi sehingga keluhan bapak/ibu sekretariat di semua jajaran dapat terselesaikan secara baik, sementara ketua dan anggota pimpinan supaya fokus secara maksimal pada pengawasan tahapan yang berjalan.

Totok Hariyono, SH (Kordiv.Hukum & Penyelesaian Sengketa)

dalam pengawasan kita mengutamakan pencegahan. Selain itu, mohon kawan-kawan dicermati bersama postur anggaran kita, apakah anggaran kita sudah mengutamakan partisipatif dan mencegahan apa belum? Setelah itu berhati-hatilah dalam menjalankan tugas dan harus tegak lurus, dan upayakan pencegahan dan diskusi bersama.

Kalau kita lihat saat ini penyelenggara pemilu penuh dinamika, bagaimana kita lihat KPU lagi diuji integritasnya, dan itu pelajaran untuk kita semua. Apa yang terjadi KPU, jangan sampai terjadi pada kita, kalau sampai terjadi pada kita tentu akan melahirkan distrus yang luar biasa, sementara disisi yang lain kita dituntut untuk memberikan rasa aman nyaman dan kepercayaan kepada publik /masyarakat.

Prinsip Tegak lurus harus menjadi prioritas, tertib satu barisan, tidak ada jajaran yang tidak konsultasi dengan jajaran lebih tinggi secara berjenjang. Dan ini harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan tepuk tangan saja.

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Rapat evaluasi ini menjadi penting karena untuk mengetahui titik capaian dan titik lemah kita selama ini didalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan. Agenda ini memastikan apakah hari ini kita sudah sesuai harapan apa tidak. Forum evaluasi malam ini, harus kita ketahui apakah posisi harus kita lakukan ke depan, konteks pencegahan harus dilakukan secara baik. Pencegahan yang telah kita lakukan diantaranya melalui surat pencegahan. Patut kita apresiasi upaya yang telah kita lakukan ini. kita juga telah meluncurkan IKP pada tanggal 16 Desember 2022, saat itu juga melihat mata kita melihat jauh, sejauh mata elang, mitigasi yang kita lakukan harus cermat dan akurat. Alat kerja mitigasi kita semua ada di IKP, refleksi utama arah kebijakan pimpinan diikuti dengan arah kebijakan anggaran. Konteks IKP, perluas kerjasama seluruh stake holder yang ada sebagai upaya pencegahan, berarti kita dituntut untuk kreatif dan aktif bukan pasif, kita harus bergerak bukan menunggu. evaluasi pengawasan kita harus siap berkolaborasi antar divisi, namanya tugas adalah tanggungjawab, dan jangan dipahami menjadi beban. Namun kita ada didalam bertanggungjawab untuk memastikan pengawasan yang telah kita lakukan. Sehingga ketika kita lakukan bersama yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat.

Evaluasi pengawasan partisipatif melalui pemantau pemilu, sampai dengan saat ini terdapat 34 lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh Bawaslu baik untuk pemantau tahapan maupun keperluan lembaga penelitian. Namun ternyata pemantau lokal kita masih minim. Mari kita sosialisasikan lagi secara masif, agar semakin banyak pemantau hadir, sehingga akan semakin kuat pengawasan kita. Tugas kita adalah untuk mensosialisasikan perihal ini. Tentang hubungan antar lembaga, ketika hubungan masyarakat jalan maka hubungan lembaga pun akan berjalan. Sahabat-sahabat harus membaca dan mencermati Surat Edaran No 35 tahun 2022. Keaktifan kita diperlukan, karena humas sebagai ujung tombak dilihat dari publik. Saya kira media sosial kita cukup baik dibandingkan dengan jajaran KPU, bisa dilihat dari viewers maupun subscribe jauh lebih banyak, dan ini harus diimbangi dengan mengimplikasikan kebijakan Bawaslu. Sekali lagi, harus dicari dan dibaca surat edaran tersebut di JDIH Bawaslu.

Rahmat Bagja, SH, LL.M (Ketua Bawaslu RI)
Kita akan mengalami tahun yang paling keras dalam Pemilu, dan ini sudah mulai di KPU, sudah mulai diserang publik soal trus. Saya sampaikan kepada Bapak/Ibu jangan pernah untuk komentar perihal masalah pribadi, komentar boleh yang terkait dengan verifikasi.

Insyaallah ke depan ada angin surga untuk rekan-rekan sekalian, terkait fasilitasi insyaallah ke depan akan lebih baik. Program pertama perihal fasilitasi dan anggaran, kedua program rakernis untuk Bawaslu kab/kota. Kami sangat harap ke depannya pelaksanaan rakernis untuk kamar harus di cros, biar terjadi komunikasi antar kab/kota dan provinsi. Pengawasan menjadi prioritas utama, dan pencegahan berikutnya, dan ini menjadi tanggungjawab divisi. Sekarang ini masa pengawasan pendaftaran DPD dan biro pengawasan menjadi PIC proses pengawasan ini. Sehingga tidak hanya pada divisi penyelesaian sengketa saja yang duduk dengan palu memproses sengketa, namun juga ikut merasakan bagaimana turun ke lapangan sebagaimana dilakukan oleh rekan-rekan pencegahan. Paling penting ke depan, pola pengawasan kita harus terbina dan terpola, sehingga ikut proses mengawasi tahapan. Pencegahan, dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan terkoordinasi di PIC yang ada. Ingat, pencegahan adalah mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa.
Bapak/Ibu tau tidak arti dari kegiatan konsolnas kemarin? Konsolnas kemarin yang kita laksanakan adalah sinyal bahwa kita siap melakukan pengawasan secara komprehensif. Dan mengingatkan kita bahwa jangan terulang perihal masalah DP. Bawaslu saat ini telah pegang data DP4 yang di dapat dari mendagri (dimana KPU sendiri belum diberi). Ini artinya kita sudah memegang kendali pengawasan perihal mutarlih.

Perempuan adalah tiang negara, kalo perempuannya hancur maka ke bawahnya juga akan ikut hancur. Maka kami para laki-laki ini akan bersama mengawal para perempuan pengawas ini dengan baik. Untuk para perempuan kejarlah pendidikan. Jangan pernah kita beranggapan bahwa urusan perempuan hanyalah konservatif (tradisional) saja, namun urusan perempuan pengawas saat ini adalah garda terdepan, bagaimana perempuan juga bisa menurunkan alat peraga, mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu, dll. Pada setiap pemilu perempuan pun selalu menjadi garda terdepan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sudah saatnya perempuan berbicara dan bertindak.

Kami harapkan evaluasi pencegahan harus dilakukan, ingat pencegahan dilahirkan dari pengawas. Sehingga sudah selayaknya anggaran kita ini berbasis kinerja, setiap divisi juga harus memiliki anggaran sesuai kebutuhan divisi. Rakernis kali ini lebih berbicara kepada evaluasi dan diskusi, bukan lagi pelatihan. Sehingga kami berharap ketua, anggota dan sekretariat harus berjalan seiring dan seirama untuk mengembangkan lembaga Bawaslu yang kita cintai ini ke depan menjadi lebih baik.