Lompat ke isi utama

Berita

Jelang Pleno PDPB, Bawaslu Rejang Lebong Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Data Pemilih.

Jelang Pleno PDPB, Bawaslu Rejang Lebong Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Data Pemilih

Rejang Lebong, 18 November 2026 – Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan rapat persiapan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Semester II Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Media Centre Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Rabu (18/11/2026), pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kasubbag Pengawasan dan Humas Raden Toni, serta dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Ali, Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Muhammad Al Abrar dan Merliyanto Agumay, dan perwakilan KPU Kabupaten Rejang Lebong, yakni Ketua KPU Ujang Maman dan Anggota KPU Anas Kholiq dan staf, serta  staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pembahasan, KPU Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan perkembangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan hasil rekapitulasi sementara dan pencocokan serta penelitian (coklit) terbatas. Tercatat sebanyak 2.078 pemilih masuk, yang terdiri atas pemilih baru yang pindah domisili ke Kabupaten Rejang Lebong maupun perpindahan penduduk antar-kecamatan dan antar-desa.

Selain itu, masih ditemukan data pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena telah meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antara KPU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta pemerintah desa dan kelurahan agar data pemilih dapat terus diperbarui secara akurat.

Pembahasan juga menyoroti persiapan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus, khususnya potensi pemilih dari kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang sebagian besar berasal dari luar wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pendataan terhadap kelompok ini masih memerlukan kajian lebih lanjut karena data mahasiswa bersifat dinamis dan mengalami perubahan setiap tahun akademik.

Di sisi lain, pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas turut menjadi perhatian. Pendataan dan pemetaan ragam disabilitas perlu diintegrasikan dalam proses PDPB sebagai dasar perencanaan lokasi serta penyediaan sarana dan prasarana TPS yang ramah disabilitas, mudah diakses, dan inklusif sesuai kebutuhan pemilih.

Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Merliyanto Agumay, menegaskan pentingnya pengawasan yang terstruktur dan preventif dalam mengawal pelaksanaan PDPB. Menurutnya, Bawaslu mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui penyampaian surat imbauan sebagai langkah pencegahan dini serta memberikan saran perbaikan secara resmi kepada KPU apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur maupun data pemilih.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Ali, menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga validitas dan integritas data pemilih. Komunikasi serta kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah daerah, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi persoalan data kependudukan sejak dini.

Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mendorong optimalisasi sinkronisasi data kependudukan, tindak lanjut terhadap saran perbaikan hasil pengawasan, serta kajian lanjutan terkait pemetaan TPS lokasi khusus dan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas.

Hasil pengawasan dan masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Semester II Tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan guna memastikan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.

Poto


 

Redaksi

Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong