Lompat ke isi utama

Pengawasan

Berita

Berita

Hari Pertama Pendaftaran PTPS , Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Melakukan Monitoring di Sejumlah Kecamatan

Dikirim oleh humas pada
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Melakukan monitoring Pendaftaran PTPS
Deskripsi gambar
Monitoring Pendaftaran Pengawas TPS di Panwaslu Kecamatan Curup Tengah
Redaksi

Ketua Bawaslu Ahmad Ali didampingi anggota Merliyanto Agumay monitoring ke beberapa Kecamaatan yaitu Kecamatan Curup Selatan, Curup Tengah dan urup Timur untuk memastikan perkerutan Pengawas TPS berjalan sesuai aturan.

Ahmad ali juga mengigatkan Panwaslu Kecamatan untuk selalu membuka posko peneriamaan sampai hari terakhir waktu pendaftaran sehingga diharpakan semua kouta terpenuhi.

Terpisaah Anggot Bawaslu, Muhammad Al Abrar juga monitoring ke Kecamatan Curup dan Curup Utara.

Dalam diskusi beliau kembali mengingatkan Panwaslu Kecamatan untuk gencar mensosialisasikan perekrutan PTPS agar masyarakat mengetahui dan berminat mendaftar menjadi PTPS guna menjaga demokrasi dan Pemilu yang jujur dan adil. (2/1/2024)

Penulis : Heven Huranda

Tag

RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN UNTUK PANWASLU KECAMATAN SE - KABUPATEN REJANG LEBONG

Dikirim oleh humas pada

Curup, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong – Laksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong, Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Novfry Iranas, SE yang diselenggarakan di Syakilla Hotel Syariah Sabtu (11/03/2023).

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong dipandang perlu untuk disampaikan kepada kawan-kawan Panwaslu Kecamatan agar dapat mewujudkan proses penanganan pelanggaran yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dihadapan publik yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Panwaslu Kecamatan sebagai jajaran Lembaga Pengawas Pemilu. Selanjutnya dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari LBH Respublika yakni bapak Irfan Yudha Oktora, S.H dengan materi “Pananganan Temuan dan Laporan Palanggaran Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022” dan Penta Politika yakni Bapak Arie Elcaputera, S.H.,M.H dengan materi “Teknik Penyusunan Kajian Penanganan Pelanggaran Pemilu, Telaah Pendekatan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu”, serta simulasi Penanganan Pelanggaran.

Tag

Peningkatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Serentak Tahun 2024

Dikirim oleh humas pada

Bawaslu Kab. RL bersama dengan unsur sentra Gakkumdu Kab. RL lainnya yakni Polres RL dan Kejari RL tanggal 8 s.d 10 Maret 2023 menghadiri undangan peningakatan Kapasitas penanganan Tindak Pidana Pemilu serentak tahun 2024
Pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu. kegiatan tersebut dihadiri oleh sentra Gakkumdu Prov. Bengkulu dan seluruh Perwakilan sentra Gakkumdu se Provinsi Bengkulu dimana perwakilan sentra gakkumdu kab. RL diikuti oleh Koordiv. PPPS beserta staf, Polres RL dihadiri oleh kasat reskrim beserta Kanit Reskrim serta perwakilan Unsur kejari RL dihadiri oleh Jaksa dan kasubsi Tipidum. Pada kegiatan tersebut ketiga unsur sentra Gakkumdu provinsi Bengkulu menyampaikan kata sambutan mewakili instansinya masing".Bawaslu prov BKL diwakili langsung oleh Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu, kapolda Bengkulu yang diwakili oleh Dir reskrimum Polda Bengkulu, dan Kajati Benglulu diwakili oleh Aspidum Kejati Bengkulu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sentra gakkumdu Prov. BKl bertujuan agar dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu bisa dilaksanakan lebih maksimal serta membangun sinergitas dari setiap unsur sentra Gakkumdu memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi tindak pidana pemilu. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diisi oleh pemateri dari Sentra Gakkumdu Republik Indonesia yang dipaparkan oleh unsur POLRI yakni Kompol Nur Said,S.H.,MH dengan materi penangan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, kemudian dari Akademisi Dosen UNIB yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Herlambang, S.H.,M.Hum. dengan materi azas-azas Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu dan Pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang diwakili oleh Hakim pengadilan tinggi Bengkulu dengan materi tata cara beracara tindak pidana pemilu dalam persidangan di pengadilan. Kemudian pada kegiatan tersebut panitia sentra gakkumdu prov. BKL jg membuka ruang diskusi terkait potensi pelanggaran tindak pidana pemilu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024

Tag

Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu

Dikirim oleh humas pada

Curup - Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong hadiri Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 2 s.d 4 Maret 2023 di Hotel Santika dengan Peserta terundang dalam kegiatan ini adalah Ketua, Anggota, Kasek/Korsek dan satu Orang staf yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu yang pada sambutannya menyampaikan " Kabupaten/Kota diharapkan mengkoordinasikan laporan tahapan kepada Kepala Bagian terkait pergerakan data-data secara berjenjang".

Narasumber kegiatan tersebut berasal dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Emex Verzoni materi tentang Pencegahan Sengketa Pemilu, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode 2017-2022 Ediansyah Hasan dengan Materi Konsep Dasar Penyelesaian Sengketa, dan Dosen Fisip Universitas Bengkulu Dr. Alfarabi dengan materi Teknik Komunikasi Efektif Mediator.

Selanjutnya penerapan aplikasi dalam simulasi Penerimaan Permohonan SIPS. Kemudian dilanjutjan dengan Simulasi Mediasi, Simulasi Adjudifikasi, Simulasi Pembuatan dan Pembacaan Putusan yang disampiakan oleh Tim dari Bawaslu RI Aditya Nugroho

Tag

Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu

Dikirim oleh humas pada

Bengkulu, 23 Februari 2023 - Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Yuli Maria, S.H.,M.Kn beserta Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pengelesaian Sengketa Menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu” di Santika Hotel Bengkulu pada tanggal 22 s.d 23 Februari 2023.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bapak Eko Sugianto didampingi oleh Bapak Fahamsyah memberikan arahan bahwa perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan kepada jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengingat ada potensi-potensi pelanggaran pada tahapan pencalonan perseorangan. Perlu komitmen bersama antara KPU dan Bawaslu untuk memahami prinsip-prinsip kode etik dengan mengedepankan pola berpikir luar biasa. Pemateri dalam kegiatan ini dari Anggota DKPP Bapak Muhammad Tio Aliansyah, S.H.,M.H dengan materi “Kode Etik Penyelenggara Pemilu/KEPP” dan akademisi Unib Bengkulu Dr. Ardilafiza, S.H.,M.Hum dengan materi “Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara (HTN)”.

Tag

BAWASLU REJANG LEBONG LAKSANAKAN SIAGA PENGAWASAN“SATU TAHUN MENUJU PEMILU 2024”

Dikirim oleh humas pada

Rejang Lebong, Selasa, 14 Februari 2023, tepat satu tahun menuju Pemilu serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong untuk berpartisipasi dan ikut mengawasi tahapan Pemilu 2024, oleh karena itu perlu diadakan persiapan dan langkah yang harus diambil agar  terciptanya kualitas demokrasi dapat berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Acara ini dilaksanakan di Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, dan dibuka oleh Koordinator Divisi HPPH Novfry Iranas, SE dan didampingi Kasubbag HPPH dan Kasubbag PPPS, tepat 1 tahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, saat ini tahapan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi bakal calon anggota DPD RI sedang berlangsung dan dilaksanakan di 15 Kecamatan se - Kabupaten Rejang Lebong.

Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong kemudian melakukan upaya-upaya sebagai bentuk kesiapan baik dari unsur pencegahan, partisipasi masyarakat dan juga hubungan masyarakat. Sebagai simbol kesiapan mengawas pemilu menuju satu tahun hari pemungutan suara tahun 2024, Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar siaga pengawasan sebagaimana instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Siaga Pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilu 2024, Melibatkan partisipasi masyarakat ini sangat penting mengingat jumlah pengawas pemilu terbatas, dari aspek pengawasan Bawaslu Rejang Lebong melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di setiap tahapan pemilu.

Dalam Siaga Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa program, Soft Launching Komunitas Digital Jarimu Awasi Pemilu, adapun maksud dan tujuan  Komunitas digital ini di buat oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai media percepatan informasi, Pendidikan serta literasi kepemiluan. Sebagai informasi data yang ada, pada saat ini terdapat 25.000 orang lebih bergabung dalam komunitas ini. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melakukan Launching Posko Kawal Hak Pilih, serta penandatanganan Deklarasi Damai Pemilu Berintegritas, yang di lakukan oleh jajaran Bawaslu Rejang Lebong serta para undangan yang dihadiri Panwaslu Kecamatan, kalangan mahasiswa, kelompok pemuda, dan organisasi kemahasiswaan. Deklarasi Damai ini bertujuan mewujudkan pemilu yang luber, jujur, dan adil. Selanjutnya berkomitmen mendukung pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi, SARA, dan politik uang.

Tag

Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024

Dikirim oleh humas pada

Surabaya ,Rabu 08 Februari 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengadakan  Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024, acara ini di ikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong  Novfry Iranas, SE. kegiatan ini di lakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 07 s/d 09 Februari 2023 bertempat di Hotel Wyndham Surabaya , serta momen peluncuran “Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu dan Form Pencegahan Online”. Dan agenda penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Peluncuran ‘’Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu’’ dan penandatanganan MoU ini dilakukan sebagai bagian penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan dan hubal. Selain itu sebagai bentuk kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kerjasama dalam rangka penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pemilu 2024.

Salah satu tahapan yang harus diawasi secara maksimal oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota adalah Tahapan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Evaluasi Pemilu sebelumnya ada beberapa catatan Bawaslu dari persoalan penyusunan jumlah pemilih di TPS, informasi yang ada antara penyelenggara pemilu hingga adanya warga negara asing yang menjadi pemilih tetap, persoalan ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia La Bayoni,  Ia pun menjelaskan setidaknya ada beberapa permasalahan paling dominan di tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu tahun 2019 yang menjadi bahan evaluasi Bawaslu. adanya perbedaan bagi pemilih baru/ pemilih potensial yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara. penyusunan jumlah pemilih per TPS oleh PPS dilakukan hanya dengan mempertimbangkan batas maksimal jumlah pemilih per TPS, penyusunan tidak mempertimbangkan unsur kedekatan dan daya jangkau pemilih. , terdapat kendala keterbukaan informasi antara penyelenggara pemilu yang tidak memberikan sebagian angka NIK Pemilih sehingga akses dalam pengawasan Bawaslu menjadi terhambat. , dalam penggunaan aplikasi SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilih. serta adanya permasalahan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam pemilih tetap.

Perihal ini menjadi evaluasi bagi Bawaslu mengingat tahapan pemutakhiran dan penyusunan DPT karena menyangkut hak politik warga negara. Dan menjadi wujud komitmen Bawaslu mengawal tahapan pemilu, kemudian melanjutkan, konteks pencegahan memiliki makna yang luas bukan sekedar memberikan surat imbauan, tetapi juga melakukan kolaborasi yang konkrit. Ia pun mengajak seluruh jajaran Bawaslu bersiap lakukan pengawasan tahapan coklit pada tanggal 12 Februari mendatang. Acara ini di buka oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja pada saat pembukaan kegiatan tersebut menekankan beberapa hal penting diantaranya jajaran Bawaslu harus memaksimalkan pengawasan terhadap pemilih pemula yang pada saat tanggal 14 Februari telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Ia pun kembali mengingatkan jajaran pengawas dalam mengawasi TPS khusus, dimana ada beberapa poin penting yang harus dipahami misal mengenai adanya perbedaaan antara rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Terakhir, Bagja menginformasikan Bawaslu sedang menunggu Perbawaslu terkait pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang masih proses di Kumham. Ia berharap nantinya Bawaslu dapat memperoleh akses DP4 yang dipegang oleh Kemendagri dan DPT /DPS yang akan dikeluarkan oleh KPU.

Tag

Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Persiapan Rakor Aspek dan Teori Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak untuk Panwascam

Dikirim oleh humas pada

Rejang Lebong, Senin 30 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mengadakan kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Persiapan Rakor Aspek dan Teori Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak untuk Panwascam, kegiatan ini di adakan di aula kantor sekretariat Bawaslu Rejang Lebong dan langsung di buka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Dodi Hendra Supiarso, SE.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf sekretariat Bawaslu Rejang Lebong beserta undangan dari Polres Rejang Lebong, Bahwa kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Persiapan Rakor Aspek dan Teori Hukum Penanganan    Pelanggaran Pemilu Serentak untuk Panwascam akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2023 di Golden Rich Hotel, dalam kegiatan tersebut akan diadakan :

  1. Sosialisasi bertujuan untuk Peningkatan kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Pengawas Pemilu yang menagani proses penanganan pelanggaran dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemilu, Peningkatan pemahaman terhadap kerangka hukum dasar secara komprehensif sebagai basis melakukan analisa dan telaah hukum dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu, Mampu memahami Harmonisasi dan melakukan integrasi antara pemahaman logika yuridis dengan implementasi dari penerapan peraturan Perundang-Undangan tentang Kepemiluan dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan Pemilu, Mewujudkan proses Penanganan Pelanggaran yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawwabkan secara hukum dihadapan publik terhadap Panwaslucam sebagai jajaran lembaga pengawas pemilu,
  2. Bahwa dalam kegiatan tersebut akan ada beberapa materi diantaranya, Pengatar ilmu hukum, tata hukum Indonesia dan hirarki peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Perbandingan dan Perbedaan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana serta kaitannya dalam Penegakkan Hukum Pemilu, Urgensi Penegakkan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 serta Peran teori hukum dan azas-azas hukum dalam proses Penanganan Pelanggaran Pemilu;
  • Kegiatan ini dilaksanakan dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang yang terdiri atas 45 (empat puluh lima) orang dari Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong dan 15 (lima belas) orang internal Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk memastikan petugas yang akan bertugas pada kegiatan yang akan dibahas secara lebih lanjut melalui rapat kecil yang akan dipimpin oleh Kasubbag Div. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Tag

PERKUAT KAPASITAS PENGAWASAN, BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG GELAR PEMBINAAN APARATUR PENGAWAS PEMILU UNTUK BAWASLU KABUPATEN DAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN REJANG LEBONG

Dikirim oleh humas pada

Curup, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Untuk mempersiapkan Panwaslu Kecamatan yang berkualitas, bersinergitas serta mampu menciptakan pesta demokrasi yang lebih baik dalam melakukan tupoksinya, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong gelar Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan di Syakilla Hotel Syari'ah Jln. Letjend Suprapto No. 05, Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah, Sabtu (28/01/2023).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Dodi Hendra Supiarso ini juga dihadiri oleh Kanit Politik Sat Intel Polres, Ipda Taufik Hendarman dan BA Intel Unit Intel Kodim 0409 Rejang Lebong, Serka Ferry Harianto.

Dalam sambutannya, Dodi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Pemahaman bersama atau keseragaman terhadap proses pengawasan tahapan kedepannya.

"Tugas seorang pengawas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini akan banyak hambatan dan rintangan kedepannya, mari kuatkan mental, agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” Ucapnya.

Selain itu kegiatan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas Pemilu ini merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memperkuat tali kekeluargaan dan persaudaraan serta membangun kerjasama yang baik untuk peningkatan kualitas pengawasan Pemilu mendatang. “Pemilu serentak tahun 2024 akan kita lalui bersama dan tugas pengawasan Pemilu yang kita emban untuk memastikan bahwa seluruh proses atau tahapan Pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dodi menambahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pengawasan Pemilu, besok kita akan menghadirkan Narasumber dari Ketua Presidium IViD dan dari Ketua Program Studi Pkn Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penulis dan Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tag

Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu

Dikirim oleh humas pada

Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Dodi Hendra Supiarso, S.E, Plt Kepala Sekretariat Armansyah, A.Md.Kom, Bendahara Pengeluaran Meliati, SP dan Staf Pengelola Keuangan Muh. Ramdan, A.Md mengikuti acara “Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu serta Sosialisasi PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN” bertempat di Bigland Hotel International and Convention Hall, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dari Tanggal 18 s.d 20 Januari 2023.

Penulis dan Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tag