Lompat ke isi utama

Pengawasan

Berita

Berita

Terkait Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong bersama Gakkumdu Bengkulu Utara lakukan Koordinasi ke Bawaslu Provinsi Bengkulu

Dikirim oleh humas pada

Curup, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong bersama Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Utara lakukan koordinasi ke Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Senin, (09/01/2023).

Dalam koordinasi tersebut dipandu juga oleh Kabag. PPSPH Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Sholehin dan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Syaifullah. Selanjutnya kegiatan tersebut dilanjutkan pengarahan dari Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bapak Eko Sugianto sekaligus selaku Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu.

Penulis dan Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tag

RAPAT EVALUASI PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHAPAN PEMILU 2024

Dikirim oleh humas pada


Ungasan Bali, 28-30 Desember 2022 Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Novfry Iranas, SE menghadiri Rapat Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahapan Pemilu 2024 Tahun Anggaran 2022, dalam laporanya Asmin Safari Lubis (Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu) mengatakan Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melakukan evaluasi, apa yang dicapai oleh divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, termasuk didalamnya evaluasi mengenai biro fasilitasi pengawasan pemilu. Hal ini penting dan perlu kita lakukan dalam rangka untuk menyiapkan lebih maksimal di tahun yang akan datang.

Selain itu, kita juga akan sampaikan hal-hal yang akan kita laksanakan pada program tahun 2023. Termasuk perihal alat-alat kerja pengawasan Bawaslu dapat tersampaikan secara jelas kepada kab/kota.
Pentingnya penguatan pada bagian biro pengawasan yang sekaligus sebagai PIC pengawasan tahapan DPT, Dapil, dan pencalonan perseorangan DPD, jumlah peserta yang hadir dalam acara ini terdapat 435 orang,

Kemudian Dr. La Bayoni Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI mengatakan : Kita ketahui bahwa evaluasi akhir tahun merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Saya ingat betul, saat kita banyak melakukan evaluasi dan melaksanakan komitmen yang sama, sehingga langkah tindak lanjut harus dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Saya ingatkan kembali kepada seluruh jajaran, lakukan langkah identifikasi secara baik, mulai dari evaluasi awal hingga akhir sehingga dapat kita jadikan menjadi informasi akurat untuk penyusunan kebijakan lebih lanjut berikutnya.kita sadari bahwa banyak hal yang menjadi permasalahan dan keluhan dari ketua/anggota Bawaslu kab/kota berkaitan dengan belum optimalnya fasilitasi sekretariat selama ini. Perlu kami sampaikan bahwa, perlu kita identifikasi terlebih dahulu semua permasalahan yang dilakukan secara berjenjang. Untuk Bawaslu kab/kota dapat disampaikan kepada provinsi, kemudian provinsi akan ditindaklanjuti serta dibahas di tingkat RI. Semoga semua permasalahan dapat terjawab sesuai harapan kita bersama. Jika di izinkan pak ketua, kami ingin menyerahkan semua fasilitasi diawal tahun, sehingga diperlukan duduk secara serempak mendengar arahan dan identifikasi sehingga keluhan bapak/ibu sekretariat di semua jajaran dapat terselesaikan secara baik, sementara ketua dan anggota pimpinan supaya fokus secara maksimal pada pengawasan tahapan yang berjalan.

Totok Hariyono, SH (Kordiv.Hukum & Penyelesaian Sengketa)

dalam pengawasan kita mengutamakan pencegahan. Selain itu, mohon kawan-kawan dicermati bersama postur anggaran kita, apakah anggaran kita sudah mengutamakan partisipatif dan mencegahan apa belum? Setelah itu berhati-hatilah dalam menjalankan tugas dan harus tegak lurus, dan upayakan pencegahan dan diskusi bersama.

Kalau kita lihat saat ini penyelenggara pemilu penuh dinamika, bagaimana kita lihat KPU lagi diuji integritasnya, dan itu pelajaran untuk kita semua. Apa yang terjadi KPU, jangan sampai terjadi pada kita, kalau sampai terjadi pada kita tentu akan melahirkan distrus yang luar biasa, sementara disisi yang lain kita dituntut untuk memberikan rasa aman nyaman dan kepercayaan kepada publik /masyarakat.

Prinsip Tegak lurus harus menjadi prioritas, tertib satu barisan, tidak ada jajaran yang tidak konsultasi dengan jajaran lebih tinggi secara berjenjang. Dan ini harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan tepuk tangan saja.

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Rapat evaluasi ini menjadi penting karena untuk mengetahui titik capaian dan titik lemah kita selama ini didalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan. Agenda ini memastikan apakah hari ini kita sudah sesuai harapan apa tidak. Forum evaluasi malam ini, harus kita ketahui apakah posisi harus kita lakukan ke depan, konteks pencegahan harus dilakukan secara baik. Pencegahan yang telah kita lakukan diantaranya melalui surat pencegahan. Patut kita apresiasi upaya yang telah kita lakukan ini. kita juga telah meluncurkan IKP pada tanggal 16 Desember 2022, saat itu juga melihat mata kita melihat jauh, sejauh mata elang, mitigasi yang kita lakukan harus cermat dan akurat. Alat kerja mitigasi kita semua ada di IKP, refleksi utama arah kebijakan pimpinan diikuti dengan arah kebijakan anggaran. Konteks IKP, perluas kerjasama seluruh stake holder yang ada sebagai upaya pencegahan, berarti kita dituntut untuk kreatif dan aktif bukan pasif, kita harus bergerak bukan menunggu. evaluasi pengawasan kita harus siap berkolaborasi antar divisi, namanya tugas adalah tanggungjawab, dan jangan dipahami menjadi beban. Namun kita ada didalam bertanggungjawab untuk memastikan pengawasan yang telah kita lakukan. Sehingga ketika kita lakukan bersama yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat.

Evaluasi pengawasan partisipatif melalui pemantau pemilu, sampai dengan saat ini terdapat 34 lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh Bawaslu baik untuk pemantau tahapan maupun keperluan lembaga penelitian. Namun ternyata pemantau lokal kita masih minim. Mari kita sosialisasikan lagi secara masif, agar semakin banyak pemantau hadir, sehingga akan semakin kuat pengawasan kita. Tugas kita adalah untuk mensosialisasikan perihal ini. Tentang hubungan antar lembaga, ketika hubungan masyarakat jalan maka hubungan lembaga pun akan berjalan. Sahabat-sahabat harus membaca dan mencermati Surat Edaran No 35 tahun 2022. Keaktifan kita diperlukan, karena humas sebagai ujung tombak dilihat dari publik. Saya kira media sosial kita cukup baik dibandingkan dengan jajaran KPU, bisa dilihat dari viewers maupun subscribe jauh lebih banyak, dan ini harus diimbangi dengan mengimplikasikan kebijakan Bawaslu. Sekali lagi, harus dicari dan dibaca surat edaran tersebut di JDIH Bawaslu.

Rahmat Bagja, SH, LL.M (Ketua Bawaslu RI)
Kita akan mengalami tahun yang paling keras dalam Pemilu, dan ini sudah mulai di KPU, sudah mulai diserang publik soal trus. Saya sampaikan kepada Bapak/Ibu jangan pernah untuk komentar perihal masalah pribadi, komentar boleh yang terkait dengan verifikasi.

Insyaallah ke depan ada angin surga untuk rekan-rekan sekalian, terkait fasilitasi insyaallah ke depan akan lebih baik. Program pertama perihal fasilitasi dan anggaran, kedua program rakernis untuk Bawaslu kab/kota. Kami sangat harap ke depannya pelaksanaan rakernis untuk kamar harus di cros, biar terjadi komunikasi antar kab/kota dan provinsi. Pengawasan menjadi prioritas utama, dan pencegahan berikutnya, dan ini menjadi tanggungjawab divisi. Sekarang ini masa pengawasan pendaftaran DPD dan biro pengawasan menjadi PIC proses pengawasan ini. Sehingga tidak hanya pada divisi penyelesaian sengketa saja yang duduk dengan palu memproses sengketa, namun juga ikut merasakan bagaimana turun ke lapangan sebagaimana dilakukan oleh rekan-rekan pencegahan. Paling penting ke depan, pola pengawasan kita harus terbina dan terpola, sehingga ikut proses mengawasi tahapan. Pencegahan, dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan terkoordinasi di PIC yang ada. Ingat, pencegahan adalah mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa.
Bapak/Ibu tau tidak arti dari kegiatan konsolnas kemarin? Konsolnas kemarin yang kita laksanakan adalah sinyal bahwa kita siap melakukan pengawasan secara komprehensif. Dan mengingatkan kita bahwa jangan terulang perihal masalah DP. Bawaslu saat ini telah pegang data DP4 yang di dapat dari mendagri (dimana KPU sendiri belum diberi). Ini artinya kita sudah memegang kendali pengawasan perihal mutarlih.

Perempuan adalah tiang negara, kalo perempuannya hancur maka ke bawahnya juga akan ikut hancur. Maka kami para laki-laki ini akan bersama mengawal para perempuan pengawas ini dengan baik. Untuk para perempuan kejarlah pendidikan. Jangan pernah kita beranggapan bahwa urusan perempuan hanyalah konservatif (tradisional) saja, namun urusan perempuan pengawas saat ini adalah garda terdepan, bagaimana perempuan juga bisa menurunkan alat peraga, mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu, dll. Pada setiap pemilu perempuan pun selalu menjadi garda terdepan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sudah saatnya perempuan berbicara dan bertindak.

Kami harapkan evaluasi pencegahan harus dilakukan, ingat pencegahan dilahirkan dari pengawas. Sehingga sudah selayaknya anggaran kita ini berbasis kinerja, setiap divisi juga harus memiliki anggaran sesuai kebutuhan divisi. Rakernis kali ini lebih berbicara kepada evaluasi dan diskusi, bukan lagi pelatihan. Sehingga kami berharap ketua, anggota dan sekretariat harus berjalan seiring dan seirama untuk mengembangkan lembaga Bawaslu yang kita cintai ini ke depan menjadi lebih baik.

Tag

Rapat Evaluasi Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Dikirim oleh humas pada

Curup, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Divisi HPPH, Novfry Iranas dan Staf Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Isnita Defi memenuhi Undangan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait kegiatan Rapat Evaluasi Humas dan Datin yang di selenggarakan di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kamis (22/12/2022).

Kabbag Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Apriyanto Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah bekerja keras dan usaha terbaik khususnya di bidang kehumasan dan datin.

Lebih lanjut Aprik menyampaikan, berdasarkan evaluasi Bawaslu, pemberitaan ke depan harus ada pola baru mengingat berdasarkan penilaian ada beberapa poin yang mesti diperbaiki dan ditingkatkan diantaranya: mulai menuju ke pemberitaan yang lebih edukatif, mulai menulis berita feature, Sering-sering diskusi dengan media, MOU dengan stakeholder. Kemudian item-item yang dinilai oleh Bawaslu RI bisa dijadikan sebagai acuan, mulai dari bagaimana konsep penulisan berita, penulisan takarir/caption, repost, tagging, waktu tayang, hingga inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

Bawaslu Provinsi tahun depan mungkin akan mengadaptasi Bawaslu RI dengan memberikan Award/Penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian berkenaan dengan datin Aprik minta agar segera disiapkan laporan tahunan sesuai Perki yang mewajibkan PPID lembaga menyampaikan laporan kepada KIP Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran, yakni tanggal 31 Maret 2023.

Tag

KONSOLNAS dengan tema : Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024

Dikirim oleh humas pada

Jakarta, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong hadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema : Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta , Sabtu (17/12/2022).

Kegiatan dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. Dia menekankan empat hal agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Pertama kata dia, memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkina terjadinya pelanggaran.

"(Bawaslu) pusat memetakan, Bawaslu provinsi memetakan, Bawaslu kabupaten kota memetakan, Bawaslu kecamatan memetakan, semuanya akan memudahkan. Perhatikan satu per-satu jangan ada yang terlewat," pesannya.

Dia juga menekankan agar Bawaslu melakukan perencanaan yang matang dan melakukan antisipasi. Kedua, kata dia, fokus pada upaya pencegahan dan jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.

"(Bawaslu) tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," tegasnya.

Ketiga, kata Jokowi, bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum. "(Bawaslu harus mampu) merespon pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu, pegang teguh integritas, lakukan secara adil, dan tidak memihak," tuturnya.

Keempat, ujar dia, libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik. "Literasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, berkualitas. Terlebih, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu," ungkapnya.

Lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Alasannya, kata dia, setiap pemilu DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan.

Mantan gubernur DKI itu menegaskan agar Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada dari pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif terkait DPT tersebut. Pasalnya, DPT sangat memengaruhi kepercayaan masyakarat terhadap penyelenggara pemilu dan akan menghasilkan legitimasi yang kuat.

"Nanti,  Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena, urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun dan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kita," tegasnya.

Jokowi yakin dengan pengalaman yang dimiliki penyelenggara pemilu akan membuat pemilu semakin berkualitas. "Hati-hati mengenai ini (daftar pemilih) dan mungkin yang erberat karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Juga, rentang pemilihan yang luas dan kondisi geografis yang sangat beragam," tuturnya.

"Tapi, saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki. Saya merasa kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk persiapkan pemilu ke depan jauh lebih dan berkualitas," lanjutnya.

Untuk itu, kata dia, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu dan seluruh prosesnya harus diawasi dengan cermat dan ditangani dengan hati-hati. "Hal itu untuk wujudkan sekali pemilu yang berkualitas," tegasnya.

Sebagai informasi Konsolnas Bawaslu tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Anggota dan Ketua KPU, serta Anggota dan Ketua DKPP.

Ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. Juga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Tag

Tingkatkan kualitas SDM, Bawaslu Rejang Lebong gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi Panwaslu Kecamatan

Dikirim oleh humas pada

Curup, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Senin, (19/12/2022) Untuk meningkatkan kualitas SDM, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong, yang di selenggarakan di Hotel Golden Rich 88 Curup.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Armansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih optimal di lembaga Bawaslu terutama pada pengelolaan keuangan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong. Selain meningkatkan SDM, ini juga dapat meningkatkan kinerja, dukungan serta meningkatkan eksistensi lembaga Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Armansyah, A. Md. Kom saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan Bimtek

"Saya berharap kepada rekan-rekan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong untuk selalu mempedomani aturan terkait pengelolaan keuangan dalam memfasilitasi kerja pengawasan, agar tidak terjadi kesalahan dalam tekhnis pengelolaan keuangan", ungkap Arman dalam meresmikan kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan.

Selain itu, Dia menambahkan pentingnya pengelolaan administrasi yang baik di lembaga Panwaslu Kecamatan karena segala bentuk pelaksanaan tugas harus diadministrasikan secara surat menyurat supaya dapat dipertanggungjawabkan.

"Kinerja Pengawasan Pemilu yang baik semua itu tidak akan memiliki arti apabila prestasi dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban laporan keuangan. Semua itu bertujuan agar terjalin hubungan yang baik antara pimpinan Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan dengan Kesekretariatan", tambah Armansyah.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Curup, Dewansyah L. Syamsuddin dan dari Auditor Muda Bidang IPP BPKP Provinsi Bengkulu, Harun Harasip, S.E.

Dewansyah L. Syamsuddin pemateri dari KPPN Curup

Dalam kesempatan kali ini, Dewansyah pemateri dari KPPN Curup menjelaskan langkah-langkah menghadapi akhir tahun yang meliputi periode bulan Oktober dan November 2022. Dia mengatakan kepada rekan-rekan Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan tanggal-tanggal penting di akhir tahun. Seperti salah satunya Pengajuan SPM-LS dengan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun, Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2022 dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP Tunai dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Tahun 2022.

Dia juga menjelaskan terkait Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat berharga yang direalisasikan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022. Pengajuan nomor register hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga oleh satker paling lambat tanggal 30 Des 2022 dan diterbitkan nomor registernya paling lambat 30 Des 2022. Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN pada bulan Okt dan Nov 2022 dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

"Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 harus  sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2023 pada Jam Kerja. Persetujuan atas MPHL-BJS paling lambat tanggal 10 Januari 2023 dan diberi tanggal 31 Desember  2022", jelas Dewansyah.

Harun Harasip, S.E Pemateri dari Auditor Muda Bidang IPP BPKP Provinsi Bengkulu

Sependapat dengan Dewansyah, Auditor Muda Bidang IPP BPKP Provinsi Bengkulu, Harun Harasip menjelaskan bahwa administrasi keuangan itu dimulai dengan merencanakan, melakukan dan mempertanggungjawabkan. Penatausahaan Keuangan Bawaslu yang merupakan bagian dari Pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Hal ini disebutkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019. Untuk itu dalam rangka peningkatan dan penyeragaman pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dilingkungan Bawaslu secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif dan berkualitas serta akuntabel, maka Bawaslu dan tingkatan di bawahnya perlu mempedomani Keputusan Sekretatis Jenderal Bawaslu tersebut.

Untuk diketahui kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat, Staf Pelaksana PNS dan Staf SDMO Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong.

Penulis dan Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tag

Ketua Bawaslu Rejang Lebong hadiri kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilu tahun 2024

Dikirim oleh humas pada

Curup, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong - Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Dodi Hendra Supiarso di dampingi Staf Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong hadiri kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong di Gedung Pertemuan Kuala Tripa Resto Curup, Rabu (14/12/2022).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, Drs. Restu Syatrio Wibowo dilanjutkan Komisioner KPU Kabupaten Rejang Lebong Kordiv Teknis selaku Narasumber Uji Publik Rancangan Penataan Dapil.

Uji Publik ini sesuai dengan amanah dalam PKPU 6 tahun 2022 di pasal 1, Uji Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui dan memperoleh masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Rejang Lebong, Forkopimda Rejang Lebong, Ketua dan LO Partai Politik Se-Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Daerah, Akademisi Rejang Lebong, Tokoh Masyarakat Rejang Lebong, Pemangku Kepentingan Rejang Lebong dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong.

Kegiatan Uji Publik ini kemudian ditutup dengan Photo bersama.

Penulis dan Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tag

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu

Dikirim oleh humas pada

Curup, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong – Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Yuli Maria hadiri Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu tanggal 5 s/d 6 Desember 2022 di Hotel Mercure Bengkulu. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia Bachtiar Baetal ikut hadir dalam acara kegiatan Rakor Gakkumdu ini yang dalam sambutannya mengatakan bahwa pemilu kedepan adalah pemilu yang sangat besar karena pemilu kedepan dilaksanakan ditahun yang sama, hanya berkelang beberapa bulan serta tahapannya beririsan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sehingga membutuhkan tenaga yang sangat banyak dan waktu yang sangat lama, untuk itulah pentingnya koordinasi gakkumdu ini, ujarnya.

Narasumber dari kegiatan tersebut dari kapolda dan kejati. Materi yang diberikan oleh Kapolda menjelaskan mekanisme tindak pidana pemilu, Hukum acara tindak pidana pemilu yang salah satunya mengatur lamanya hari menyidik serta bagaimana Tata caranya ada di dalam UU No 7 2017 Pasal 476 ayat 1. Sedangkan dalam materi yang diberikan oleh Kejati, menjelaskan bahwa hukum kita tidak terlepas dari kerangka Hukum dan regulasi, artinya adalah Undang-Undang kita sendiri. Ada beberapa regulasi yang lemah, sanksinya tidak ketemu, ketika di lapangan praktiknya kita sudah maksimal tetapi sanksinya tidak ada. Hasilnya berdampak pada kepercayaan masyarakat yang menurun pada penegak hukum. Hal ini tentunya akan beririsan dengan hukum acara pidana pasal 477 UU Pemilu. Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian adalah representatif pasal 486. Sebagai pelaksana Undang-Undang kita harus tunduk dengan Undang-Undang itu sendiri. Idealnya ketika kita memilih kita harus tahu dulu siapa calonnya. Kalau salah pilih kita ikut salah menentukan arah kebijakan negara, tegasnya.

Penulis dan Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tag

Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Serahkan Laporan SDMO dan Data Informasi ke Bawaslu RI

Dikirim oleh humas pada

Curup, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Dodi Hendra Supiarso, SE. didampingi kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Rejang Lebong, Septi Maryati, SH.,MH. menyerahkan laporan Divisi SDM dan Organisasi dan Data Informasi Tahun 2020 Kabupaten Rejang Lebong ke Bawaslu RI, Kamis (4/3/2021).

Kedatangan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong serta ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dan beberapa Ketua Bawaslu Kabupten/kota yang hadir Langsung diterima oleh Ketua Bawaslu RI apresiasi  Abhan. dalam sambutannya ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu se-Provinsi Bengkulu atas kerja-kerja pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2020.

“Berhubung masa Pilkada telah selesai, maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Bengkulu, serta Bawaslu Kabupateb/Kota yang sudah bekerja begitu maksimal dalam menyukseskan pesta demokrasi di tahun 2020 didaerah masing-masing’’. ujar Abhan

Abhan berharap, meskipun tahun ini tidak ada pemilihan Bawaslu tetap harus bekerja maksimal sesuai dengan fungsi dan tupoksi masing-masing. harap saya agar Bawaslu tetap membuat laporan Keuangan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, mewakili seluruh jajaran Bawaslu se-Provinsi Bengkulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Anggota dan seluruh jajaran Bawaslu RI atas arahan dan bimbingan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan selama kurun waktu 2020.

Di akhir kata sambutan, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi bengkulu, Kami tentu banyak kekurangan dari kami dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami selalu mohon bimbingan dari Ketua dan Pimpinan yang lain untuk perbaikan Bawaslu se-Provinsi Bengkulu kedepannya,” ucap Parsadaan.

Penulis/Editor: Humas Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Tag

Membangun Kepercayaan Masyarakat, Melalui Humas Bawaslu

Dikirim oleh humas pada

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si. Mengungkapkan, peran Humas Bawaslu sebagai unit kerja hubungan masyarakat sangat krusial bagi Bawaslu. Lanjut parsadaan, citra baik Bawaslu berkomonikasi segala bentuk informasi tentang Bawaslu kepada Public terkait informasi dengan Pemilu dan Pengawasan Pemilu.

Seorang Humas Bawaslu mampu menciptakan poin fositif sehingga akan dapat meningkatkan citra positif Bawaslu di mata Public dan kepercayaan Public serta Bawaslu dan Penyelenggara Pengawas Pemilu. “salah satu penentu eksistensi lembaga, Humas memiliki peran yang sangat penting, membangun kepercayaan masyarakat. Melalui Humas tujuan eksistensi lembaga Bawaslu,”di sampaiakan pada saat kata sambutan pembukaan acara bimtek pelatihan penulisan berita dan dokumentasi bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (15/12/2020).

Sama halnya yang disampaiakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesiaa Provinsi Bengkulu, peran kehumasan dalam pembentukan opini positif Bawaslu, di era baru bernama digital, miliaran orang didunia berhubungan dengan internet setiap hari ‘’ diantaranya berbagi informasi, berinteraksi,bertukar ide, berinovasi, berkampanye dan bertransaksi”.

Laki-laki kelahiran Lubuk Linggau itu Membeberkan, bebeberapa Tips bagi Humas dan Pemanfaatan Medsos bagi Bawaslu tentu saja peran Kehumasan sebagai sarana marketing, Komonikasi Organisasi dan Membangun Hubungan Kemitraan serta Dokumentator “intinya setiap unsur Bawaslu memiliki akun medsos sebagai sarana Edukasi dan Sarana berbagi informasi,” Kata Zacky Antony,SH, MH.

General Maneger Rakyat Bengkulu Televisi pada saat Menyampaikan materi Penulisan Berita, Dia menjelaskan, salah satu ketrampilan yang dituntut dari personel Humas di era digital meningkat, penulisan teks pada media dalam jaringan (daring/online) harus lebih ringkas, dibandingkan media cetak serta Menulis secara efisien menjadi lebih penting “Personel Humas juga dituntut bekerja lebih cepat, Manfaatnya setiap penulisan berita lebih praktis dan cepat untuk dilihat pada public”.

Lanjut Pino, Menulis secara baik dan efisien, baik berarti mudah dimengerti, masuk akal, sistematis, mematuhi etika dan mengikuti aturan tata bahasa. hal itu berarti penulisan harus menulis singkat dan padat makna serta Ada unsur penting yang harus terkandung dalam sebuah berita “ Pokus yang harus diperhatikan diantaranya, Pembahasan , fakta terjadi, nilai berita, 5 W+1H, sumber berita, kejelasan dan etika,” Kata, Pihan Pino, M. Kom.

Editor : Humas Bawaslu Rejang Lebong

Tag

Pengumuman Pendaftaran Pengawas TPS Se-Kota Bengkulu

Dikirim oleh humas pada

Assallamuallaikum Wr. Wb.

Bawaslu Kota Bengkulu memanggil seluruh Putra/Putri Terbaik Kota Bengkulu untuk bergabung menjadi Pengawas TPS Se-Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

untuk mengunduh pengumuman dan persyaratan dapat KLIK DISINI

untuk mengunduh lampiran Persyaratan dapat KLIK DISINI

adapun pendaftaran dapat dilakukan di sekretariat Panwas Kecamatan sesuai dengan domisili saudara berada :

1.    Panwaslu Kecamatan  Gading Cempaka 
Jalan Mahakam RT 06 RW 03 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (38221)
Email: panwaslihcamgdcm2020@gmail.com

2.    Panwaslu Kecamatan Kampung Melayu
Jalan Citandui RT. 21 RW. 02 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Email: panwaslihcamkm2020@gmail.com

3.    Panwaslu Kecamatan Muara Bangkahulu
Jalan WR Supratman No. 25 Rt.14 Rw. 03 Perumnas Unib, Kec. Muara Bangkahulu
Email: panwaslihcammb2020@gmail.com

4.    Panwaslu Kecamatan Ratu Agung
Jalan Melati No. 21 RT 02 RW 01 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (38224)
Email: panwaslihcamra2020@gmail.com

5.    Panwaslu Kecamatan Ratu Samban
Jalan Putri Gading Cempaka No. 04 RT. 03 RW. 01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu (38223)
Email: panwaslihcamrs2020@gmail.com

6.    Panwaslu Kecamatan Selebar
Jalan Depati Payung Negara Rt 02 Rw 01 no 06 Kel. Sukarami Kec. selebar Kota bengkulu (38212)
Email: panwaslihcamsl2020@gmail.com

7.    Panwaslu Kecamatan Singaran Pati
Jalan Pangeran Tendean Nomor 019 RT 004 RW 002 Kel Jembatan Kecil Kec Singaran Pati Kota Bengkulu
Email: panwaslihcamsp2020@gmail.com

8.    Panwaslu Kecamatan Sungai Serut
Jalan Halmahera RT.004,RW.003, kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
Email: panwaslihcamss2020@gmail.com

9.    Panwaslu Kecamatan Teluk Segara
Jalan Siti Khadijah No. 37 Rt.06 Rw.02 Kel.Kebun Roos Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu
Email: panwaslihcamts2020@gmail.com